Rakor POK Cilacap Ungkap Fakta Menarik di Balik Capaian Anggaran dan Strategi Kejar Target Akhir Tahun

Pemkab Cilacap evaluasi realisasi APBD Triwulan III lewat Rakor POK. Bupati Syamsul dorong percepatan penyerapan anggaran dan laporan akuntabel untuk jaga predikat WTP

Viva, Banyumas - Dalam rangka melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) hingga Triwulan III.

Kegiatan yang berlangsung di Aula BPKAD Cilacap pada Selasa (14/10/2025) ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Cilacap, Sadmoko Danardono, dengan paparan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda, Ferry Adhi Dharma.

Rakor tersebut menjadi ajang penting untuk meninjau capaian kinerja pembangunan dan serapan anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berdasarkan data, capaian progres fisik kegiatan APBD hingga Triwulan III mencapai 77,17%, sementara realisasi penyerapan belanja melalui SP2D dan SPJ masing-masing sebesar 65,24% dan 65,21%.

Untuk Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, capaian fisik telah menyentuh 100%, namun realisasi keuangannya masih di angka 26,59%. Adapun Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan progres positif, dengan realisasi fisik DAK Fisik 60,27% dan DAK Non Fisik 75,14%.

Selain itu, dari total 9.969 paket Rencana Umum Pengadaan (RUP) senilai Rp 779 miliar, sebanyak 5.217 paket atau senilai Rp 540 miliar sudah terekam di aplikasi SPSE hingga Oktober 2025.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan capaian menggembirakan dengan realisasi Rp 821,5 miliar dari target Rp 1,05 triliun atau sekitar 77,58%. Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dalam arahannya menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan kegiatan, khususnya menjelang akhir tahun anggaran.

“Kita harus bekerja lebih keras, mencermati setiap kegiatan, dan memastikan semua dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai aturan,” tegasnya dalam rakor di aula BPKAD Cilacap pada 14 Oktober 2025.

Syamsul juga menekankan agar setiap OPD mulai mempersiapkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD sejak dini. Langkah ini bertujuan menjaga ketepatan waktu pelaporan sekaligus mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Selain evaluasi capaian, rakor ini juga menjadi sarana identifikasi hambatan serta penentuan langkah korektif. Dengan sinergi dan semangat gotong royong, Pemkab Cilacap optimistis dapat mencapai target pembangunan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah

Pemkab Cilacap evaluasi realisasi APBD Triwulan III lewat Rakor POK. Bupati Syamsul dorong percepatan penyerapan anggaran dan laporan akuntabel untuk jaga predikat WTP

Viva, Banyumas - Dalam rangka melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) hingga Triwulan III.

Kegiatan yang berlangsung di Aula BPKAD Cilacap pada Selasa (14/10/2025) ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Cilacap, Sadmoko Danardono, dengan paparan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda, Ferry Adhi Dharma.

Rakor tersebut menjadi ajang penting untuk meninjau capaian kinerja pembangunan dan serapan anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berdasarkan data, capaian progres fisik kegiatan APBD hingga Triwulan III mencapai 77,17%, sementara realisasi penyerapan belanja melalui SP2D dan SPJ masing-masing sebesar 65,24% dan 65,21%.

Untuk Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, capaian fisik telah menyentuh 100%, namun realisasi keuangannya masih di angka 26,59%. Adapun Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan progres positif, dengan realisasi fisik DAK Fisik 60,27% dan DAK Non Fisik 75,14%.

Selain itu, dari total 9.969 paket Rencana Umum Pengadaan (RUP) senilai Rp 779 miliar, sebanyak 5.217 paket atau senilai Rp 540 miliar sudah terekam di aplikasi SPSE hingga Oktober 2025.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan capaian menggembirakan dengan realisasi Rp 821,5 miliar dari target Rp 1,05 triliun atau sekitar 77,58%. Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dalam arahannya menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan kegiatan, khususnya menjelang akhir tahun anggaran.

“Kita harus bekerja lebih keras, mencermati setiap kegiatan, dan memastikan semua dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai aturan,” tegasnya dalam rakor di aula BPKAD Cilacap pada 14 Oktober 2025.

Syamsul juga menekankan agar setiap OPD mulai mempersiapkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD sejak dini. Langkah ini bertujuan menjaga ketepatan waktu pelaporan sekaligus mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Selain evaluasi capaian, rakor ini juga menjadi sarana identifikasi hambatan serta penentuan langkah korektif. Dengan sinergi dan semangat gotong royong, Pemkab Cilacap optimistis dapat mencapai target pembangunan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah