Viral di Media Sosial, Video Capaian Pemerintah di Bioskop Akhirnya Dihentikan

Video capaian kabinet Prabowo yang tayang di Cinema XXI menuai polemik publik. Setelah viral di media sosial, pihak bioskop memastikan penayangannya resmi dihentikan

Viva, Banyumas - Jagat maya kembali diramaikan oleh perbincangan soal penayangan video capaian kinerja kabinet Presiden Prabowo Subianto di jaringan bioskop Cinema XXI. Video berdurasi singkat itu menampilkan program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat.

Tidak hanya itu, ditampilkan pula klaim capaian, mulai dari peningkatan produksi beras nasional hingga ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah berjalan. Video tersebut diputar dalam slot sebelum pemutaran film, berdampingan dengan trailer serta iklan komersial lain. Namun, penayangannya menimbulkan polemik karena dianggap tidak lazim dan memicu perdebatan tentang batas antara iklan layanan masyarakat dengan promosi politik.

Dikutip dari akun instagram @nowdots, Cinema XXI akhirnya mengonfirmasi bahwa video capaian kabinet hanya tayang pada periode 9–14 September 2025. Setelah itu, penayangan resmi dihentikan. Pihak bioskop menjelaskan bahwa video tersebut dikategorikan sebagai iklan layanan masyarakat (ILM), sama halnya dengan iklan tentang kesehatan, keselamatan, atau kampanye sosial lain yang kerap muncul di layar lebar.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, juga angkat bicara menanggapi kontroversi tersebut. Ia menegaskan bahwa layar bioskop memiliki fungsi serupa dengan televisi, yakni dapat menampilkan pesan komersial maupun non-komersial.

Menurutnya, tujuan pemutaran video adalah untuk menyosialisasikan program pemerintah agar masyarakat lebih memahami capaian yang telah dikerjakan. Hasan menambahkan, kerja sama dengan jaringan bioskop tidak melibatkan biaya negara.

Penayangan dilakukan melalui komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyebaran informasi pemerintah.

Di sisi lain, ada pula yang beranggapan penayangan video di bioskop dapat menjadi cara efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda. Kontroversi ini mencerminkan bagaimana strategi komunikasi pemerintah bisa menuai pro dan kontra ketika menyentuh ruang publik non-tradisional.

Dengan dihentikannya penayangan pada 14 September 2025, setidaknya polemik mereda, meski diskusi soal etika komunikasi politik di ruang hiburan masih terus bergulir

Video capaian kabinet Prabowo yang tayang di Cinema XXI menuai polemik publik. Setelah viral di media sosial, pihak bioskop memastikan penayangannya resmi dihentikan

Viva, Banyumas - Jagat maya kembali diramaikan oleh perbincangan soal penayangan video capaian kinerja kabinet Presiden Prabowo Subianto di jaringan bioskop Cinema XXI. Video berdurasi singkat itu menampilkan program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat.

Tidak hanya itu, ditampilkan pula klaim capaian, mulai dari peningkatan produksi beras nasional hingga ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah berjalan. Video tersebut diputar dalam slot sebelum pemutaran film, berdampingan dengan trailer serta iklan komersial lain. Namun, penayangannya menimbulkan polemik karena dianggap tidak lazim dan memicu perdebatan tentang batas antara iklan layanan masyarakat dengan promosi politik.

Dikutip dari akun instagram @nowdots, Cinema XXI akhirnya mengonfirmasi bahwa video capaian kabinet hanya tayang pada periode 9–14 September 2025. Setelah itu, penayangan resmi dihentikan. Pihak bioskop menjelaskan bahwa video tersebut dikategorikan sebagai iklan layanan masyarakat (ILM), sama halnya dengan iklan tentang kesehatan, keselamatan, atau kampanye sosial lain yang kerap muncul di layar lebar.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, juga angkat bicara menanggapi kontroversi tersebut. Ia menegaskan bahwa layar bioskop memiliki fungsi serupa dengan televisi, yakni dapat menampilkan pesan komersial maupun non-komersial.

Menurutnya, tujuan pemutaran video adalah untuk menyosialisasikan program pemerintah agar masyarakat lebih memahami capaian yang telah dikerjakan. Hasan menambahkan, kerja sama dengan jaringan bioskop tidak melibatkan biaya negara.

Penayangan dilakukan melalui komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyebaran informasi pemerintah.

Di sisi lain, ada pula yang beranggapan penayangan video di bioskop dapat menjadi cara efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda. Kontroversi ini mencerminkan bagaimana strategi komunikasi pemerintah bisa menuai pro dan kontra ketika menyentuh ruang publik non-tradisional.

Dengan dihentikannya penayangan pada 14 September 2025, setidaknya polemik mereda, meski diskusi soal etika komunikasi politik di ruang hiburan masih terus bergulir