Pemerintah Siapkan Sistem Mirip COVID untuk Pantau Kasus Keracunan MBG

Pemerintah perkuat pengawasan MBG dengan sistem pelaporan mirip COVID-19 setelah ribuan kasus keracunan. Data harian hingga bulanan akan mempermudah respons cepat

Viva, Banyumas - Pemerintah mengambil langkah tegas untuk memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah maraknya kasus keracunan pangan. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan bahwa sistem pelaporan kasus keracunan ke depan akan mengikuti model yang pernah diterapkan saat penanganan pandemi COVID-19.

Dalam konferensi pers pada Kamis, 2 Oktober 2025, Budi menjelaskan bahwa pencatatan kasus keracunan akan dilakukan secara harian, mingguan, maupun bulanan, dengan data dikonsolidasikan dari puskesmas dan Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia.

“Kita akan menggunakan angka sistem laporan yang sekarang sudah terjalin, baik harian, mingguan, maupun bulanan, agar data lebih terukur,” ujarnya dikutip dari Viva.

Pendekatan ini diambil untuk memastikan program MBG tetap berjalan aman, layak, dan tepat sasaran.

Dengan sistem pelaporan cepat dan terstruktur, pemerintah berharap setiap kasus keracunan bisa ditangani secara segera, mencegah dampak lebih luas bagi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa arahan ini sesuai dengan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Pemerintah terus memastikan program MBG berjalan sesuai SOP. MBG adalah hak dasar warga negara untuk mendapatkan asupan gizi yang layak dan membentuk generasi unggul masa depan,” kata Zulkifli.

Data dari Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan sejak Januari hingga September 2025, sebanyak 6.517 orang mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG. Sebaran kasus terbanyak terjadi di Pulau Jawa, mencapai 4.147 orang, diikuti Sumatera dan wilayah Indonesia bagian timur.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa kasus keracunan tertinggi terjadi antara 1 Agustus hingga akhir September, dengan total 51 kejadian di seluruh wilayah pemantauan. Penerapan sistem pelaporan ala COVID-19 dinilai efektif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program MBG.

Para ahli gizi dan kesehatan masyarakat menyebut langkah ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat, sekaligus meminimalkan risiko kesehatan akibat makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.

Dengan mekanisme baru ini, pemerintah berharap setiap laporan keracunan bisa segera ditindaklanjuti, termasuk investigasi sumber makanan, penanganan korban, dan perbaikan prosedur distribusi MBG.

Pendekatan proaktif ini diharapkan menjadi langkah preventif agar kasus serupa tidak terulang di masa depan, sekaligus menjaga integritas program gizi nasional