Gubernur Aceh Protes ke Menkeu Purbaya soal Pemotongan Anggaran Daerah hingga 25 Persen

VIVA, Banyumas – Suasana panas mewarnai pertemuan antara Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan sejumlah gubernur, termasuk Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem).

Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) hingga 25 persen membuat para kepala daerah berang dan mendesak pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan tersebut.

Melansir dari tvonenews, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, melayangkan protes keras kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait kebijakan pemotongan anggaran daerah hingga 25 persen.

Protes itu disampaikan langsung saat Mualem bersama 18 gubernur lainnya yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi Kantor Kemenkeu di Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

“Kami mengusulkan supaya anggaran daerah tidak dipotong. Karena beban pembangunan di provinsi masing-masing cukup berat,” tegas Mualem usai pertemuan.

Menurutnya, Aceh mengalami pemotongan sebesar 25 persen, sementara beberapa provinsi lain mencapai 30–35 persen.

Mualem juga menyoroti masalah infrastruktur di berbagai daerah yang dinilai semakin terhambat akibat kebijakan pengurangan anggaran tersebut.

“Sebenarnya banyak persoalan yang kami sampaikan ke Pak Menteri, terutama soal infrastruktur provinsi dan kabupaten/kota agar bisa dibenahi semaksimal mungkin,” ujarnya.

Pemotongan TKD memang menjadi isu panas dalam pembahasan APBN 2026. Pemerintah sebelumnya hanya mengalokasikan Rp.650 triliun, turun 29 persen dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp.919 triliun.

Namun, akibat desakan dari berbagai pihak dan meningkatnya gejolak di daerah, Menkeu Purbaya akhirnya menambah Rp.43 triliun ke dalam alokasi TKD, sehingga totalnya menjadi Rp.693 triliun untuk tahun depan.

Meski mengakui pemotongan itu terlalu besar, Purbaya juga menyoroti kinerja pemerintah daerah (pemda) yang dinilainya belum optimal.

“Kalau mereka mau bangun daerahnya, mestinya dari dulu sudah bagus. Tapi banyak anggaran yang meleset penggunaannya,” ujar Purbaya dalam konferensi pers setelah pertemuan.

Mantan ekonom LPS itu menegaskan, citra buruk sebagian pemda di mata pemerintah pusat menjadi salah satu alasan munculnya ketidakpercayaan.

“Saya baru di pemerintahan, dan memang image mereka (pemda) kurang bagus. Kalau mereka bisa memperbaiki hal itu, desentralisasi bisa berjalan lagi, bukan sentralisasi,” tambahnya.

Meski begitu, Purbaya menegaskan komitmennya untuk meninjau kembali besaran TKD sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional dan realisasi penerimaan negara.

“Kami akan terus berupaya menambah anggaran, tapi tentu harus realistis melihat kemampuan fiskal negara,” katanya.