Dana Transfer Jawa Tengah Dipotong Rp12 Triliun dari Pusat, Gubernur Luthfi: Tak Perlu Khawatir
- Pemprov Jateng
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi pastikan kondisi fiskal tetap aman meski dana transfer 2026 turun Rp12 triliun. Fokus pemerintah dialihkan ke swasembada pangan dan efisiensi anggaran
Viva, Banyumas - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penurunan dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun 2026 tidak akan mengganggu kondisi fiskal di wilayahnya.
Ia memastikan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan langkah strategis agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Boyolali, Rabu (8/10/2025), Luthfi menjelaskan bahwa total dana transfer pemerintah pusat untuk Jawa Tengah tahun 2026 mencapai Rp60,96 triliun. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp12,597 triliun atau sekitar 17,21% dibandingkan tahun 2025. Meski demikian, ia menegaskan bahwa situasi ini bukan masalah serius.
“Tidak ada masalah, karena kita sudah punya skala prioritas. Tahun 2025 kita fokus pada infrastruktur, dan tahun 2026 kita arahkan ke swasembada pangan. Semua sudah ada perencanaannya,” kata Luthfi kepada wartawan dalam Kunker ke Boyolali pada 8 oktober 2025.
Penurunan TKD terjadi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk pemerintah provinsi, dana transfer 2026 sebesar Rp7,3 triliun, turun Rp1,522 triliun atau 17,7% dari tahun sebelumnya.
Sementara itu, untuk pemerintah kabupaten/kota, dana transfer mencapai Rp53,19 triliun, turun Rp11,083 triliun dari 2025.
Menanggapi hal ini, Gubernur Luthfi menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengefektifkan kegiatan prioritas dan mengarahkan program hanya pada hal-hal yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Prinsipnya, Jawa Tengah tidak terganggu dengan kondisi ini. Kita justru belajar untuk lebih efisien dan fokus,” tegasnya.
Luthfi juga mengungkapkan bahwa seluruh gubernur se-Indonesia telah melakukan koordinasi langsung dengan Kementerian Keuangan terkait kebijakan TKD tersebut. Rapat koordinasi itu berlangsung di Jakarta pada Selasa (7/10/2025) untuk membahas strategi penyesuaian fiskal antar daerah.
Ia optimistis, meski ada pengurangan dana, Jawa Tengah tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan program pembangunan.
Fokus utama pada tahun 2026 adalah memperkuat sektor pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, serta menjamin ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.
Dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan efisien, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk menjaga kinerja ekonomi daerah agar tetap tumbuh positif di tengah keterbatasan anggaran.
