Heboh! DPR Diduga Minta 900 Miliar ke Menkeu Purbaya Yudhi Skandal Praktik Gelap Fit and Proper Test BI!
- instagram @menkeuri
Tuduhan mengejutkan muncul soal dugaan DPR meminta Rp900 miliar dalam fit and proper test calon Gubernur BI. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi pejabat publik
Viva,Banyumas - Isu panas tengah mengguncang jagat politik dan ekonomi nasional. Dalam sebuah video yang viral di YouTube berjudul PRESIDEN PRABOWO MARAH!! TURUN DAN SITA LANGSUNG 6 SMELTER ILEGAL! Di Youtube Podcast Roemah Pemoeda , muncul tuduhan serius bahwa proses fit and proper test calon Gubernur Bank Indonesia (BI) di Komisi XI DPR diduga melibatkan permintaan dana hingga Rp900 miliar.
Nama yang disebut dalam isu tersebut adalah Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan yang disebut pernah mengikuti proses seleksi Gubernur BI. Dalam video itu, narator menyinggung bahwa ada pertanyaan mencurigakan dari anggota DPR kepada pihak yang mengikuti seleksi, yakni “Anda menyediakan berapa? Ini untuk sogok DPR?” — sebuah pertanyaan yang memicu spekulasi luas di publik. Pernyataan itu memantik reaksi beragam.
Banyak warganet menduga adanya indikasi praktik kotor dalam proses uji kelayakan pejabat tinggi negara, sementara sebagian lainnya menilai isu ini masih perlu diverifikasi. Hingga kini, belum ada bukti resmi yang menunjukkan keterlibatan anggota DPR dalam permintaan dana tersebut.
Sementara itu, nama Purbaya yang kini menjabat Menteri Keuangan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menjadi sorotan publik. Kepopulerannya di media dan sikap vokalnya terhadap praktik birokrasi dinilai sebagian kalangan sebagai sinyal bahwa ia memiliki potensi politik yang besar menjelang 2029.
Namun demikian, isu dugaan “pungli politik” sebesar Rp900 miliar ini menuntut klarifikasi tegas dari pihak terkait — baik DPR, BI, maupun Kementerian Keuangan — agar tidak berkembang menjadi disinformasi yang merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
Masyarakat kini menanti transparansi dan investigasi independen atas tuduhan tersebut. Jika terbukti benar, hal ini akan menjadi pukulan keras terhadap kredibilitas DPR dan proses seleksi pejabat publik di Indonesia.
