Akses Terputus, Warga Enggano Buang Hasil Panen ke Laut, Rugi Rp5 Miliar Per Bulan

Selain itu, masyarakat juga meminta disediakan kapal alternatif agar pergerakan barang dan manusia tidak lagi terhambat. Mereka bahkan mengancam akan menggugat Pelindo secara hukum jika krisis ini terus dibiarkan.

Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan sudah melakukan pertemuan dengan Pelindo di Jakarta dan meminta Kementerian Perhubungan untuk mengalihkan pengelolaan alur pelabuhan kepada instansi yang lebih responsif.

Warga Enggano kini menanti janji realisasi dan timeline kerja yang transparan agar mereka tidak terus hidup dalam keterisolasian.

Dengan kerugian ekonomi yang terus membengkak, Pulau Enggano membutuhkan solusi cepat dan konkret, bukan janji kosong. Jika tidak segera ditangani, krisis ini bisa berkembang menjadi bencana sosial dan kemanusiaan yang lebih besar.