Sarmuji Bongkar Isi Rilis Gedung Putih: AS Harus Tunduk pada UU PDP Indonesia

Sarmuji menegaskan bahwa belum ada keputusan final karena pembicaraan teknis masih berlangsung. Hal ini memberi ruang bagi pengawasan publik maupun DPR untuk memastikan tidak ada celah pelanggaran hak warga.

Ia mendukung langkah pemerintah dalam membangun kerja sama digital internasional selama tidak mengorbankan kedaulatan dan hak-hak warga negara Indonesia.