Publik Tunggu Sikap PDIP: Usut Etik atau Lindungi Deddy Sitorus dan Sadarestuwati

PDIP ditekan publik untuk bersikap tegas terhadap Deddy Sitorus dan Sadarestuwati. Apakah mereka akan diproses etik atau sekadar dilindungi partai?

Viva, Banyumas - Sorotan publik terhadap PDI Perjuangan (PDIP) kian tajam menyusul polemik yang melibatkan dua kadernya, Deddy Sitorus dan Sadarestuwati. Gelombang kritik memuncak setelah Deddy dianggap merendahkan masyarakat dengan frasa “rakyat jelata” dalam sebuah program televisi, sementara Sadarestuwati menuai hujatan karena berjoget di panggung Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD bersama Uya Kuya dan Eko Patrio.

Sebagai respons, PDIP melalui Said Abdullah, anggota DPR sekaligus Ketua Banggar, menyampaikan permintaan maaf terbuka .

Namun, publik menilai langkah tersebut belum cukup. Permintaan maaf tanpa keputusan tegas dianggap sekadar formalitas yang tidak menyentuh akar persoalan, yakni dugaan pelanggaran etik dan hilangnya empati terhadap rakyat. Hingga kini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP belum memutuskan sanksi.

Said menyebut partai masih menelaah masalah ini secara menyeluruh. Ia bahkan berupaya melunakkan kasus Sadarestuwati dengan dalih joget dilakukan dalam semangat kebhinekaan. Namun, alasan itu tidak meredam kekecewaan masyarakat yang menilai aksi tersebut mencoreng martabat lembaga negara.

Situasi semakin kontras ketika beberapa partai politik lain sudah mengambil langkah tegas. Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, PAN mencopot Uya Kuya, sementara Golkar memberhentikan Adies Kadir dan Eko Patrio dari posisi penting mereka.

Langkah cepat ini menjadi tolok ukur baru, membuat publik bertanya-tanya: apakah PDIP akan menunjukkan sikap serupa atau justru bertahan di balik tameng politiknya? Desakan paling keras datang dari aktivis diaspora Salsa Erwina Hutagalung.

Melalui unggahan di media sosial, Salsa menantang PDIP untuk berani tegas terhadap kadernya, bukan sekadar bersembunyi di balik permintaan maaf normatif.

“Beberapa partai sudah bertindak. Tapi bagaimana dengan PDIP? Sampai kapan kalian diam terhadap kader yang menghina rakyat?” tegasnya dilaman Instagram pribadinya.

Kasus ini bukan hanya menyangkut citra individu, tetapi juga kredibilitas partai. Sebagai salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia, PDIP dituntut menjadi teladan, bukan justru menambah jarak antara wakil rakyat dan masyarakat.

Ke depan, publik menunggu langkah nyata PDIP. Apakah Deddy Sitorus dan Sadarestuwati akan diproses melalui mekanisme etik yang transparan, atau partai memilih bersikap setengah hati? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah PDIP masih layak mengklaim diri sebagai partai yang berpihak pada rakyat atau tidak.