Pakar Hukum UI: Jokowi Bisa Dimintai Pertanggungjawaban Jika Terbukti Terlibat Kasus Nadiem Makarim
- Dok. Kejaksaan Agung
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Nurcahyo Jungkung Madyo, mengungkapkan pihaknya masih menelusuri aliran keuntungan yang diduga diterima Nadiem.
“Semua itu masih kami dalami,” kata Nurcahyo.
Sebagai eks bos Gojek sekaligus inisiator digitalisasi pendidikan di era pemerintahannya, Nadiem diduga memiliki peran sentral dalam pengadaan laptop Chromebook.
Kejaksaan menyebut Nadiem diduga memerintahkan pemilihan ChromeOS untuk mendukung program tersebut, yang kemudian berujung pada dugaan praktik korupsi.
Penetapan Nadiem sebagai tersangka semakin memperkuat pandangan publik bahwa proyek digitalisasi pendidikan tidak lepas dari intervensi pejabat tinggi kementerian.
Hal inilah yang kemudian memunculkan diskusi akademis mengenai kemungkinan perluasan pertanggungjawaban hukum hingga ke lingkaran istana.
Dalam konteks hukum pidana, prinsip pertanggungjawaban melekat pada setiap individu yang terbukti secara aktif terlibat.
Menurut Febby, meski seorang presiden memiliki kedudukan khusus, hukum tetap dapat menjerat jika bukti keterlibatan langsung ditemukan.
