DPR RI Akhirnya Tanggapi Tuntutan Rakyat 17+8: 6 Keputusan Penting yang Mengejutkan

DPR RI akhirnya mengeluarkan enam poin keputusan setelah rapat konsultasi. Langkah ini mencakup penghentian tunjangan, moratorium perjalanan dinas, dan peningkatan transparansi parlemen

Viva, Banyumas - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengeluarkan langkah-langkah besar sebagai respons terhadap tuntutan dari 17+8 rakyat yang meminta perbaikan dalam sistem kerja parlemen.

Dalam rapat konsultasi yang digelar pada Kamis, 4 September 2025, pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi sepakat untuk mengambil tindakan nyata yang mencakup perubahan besar dalam hal transparansi dan pengelolaan anggaran negara.

Berikut 6 keputusan penting dari DPR RI yang dikutip dari akun Youtube DPR terkait tuntutan rakyat 17+8.

1. Penghentian Tunjangan Perumahan Anggota DPR

Salah satu keputusan penting adalah penghentian tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI yang berlaku sejak 31 Agustus 2025. Keputusan ini diambil sebagai bentuk respons terhadap suara rakyat yang meminta adanya penghematan anggaran negara, serta upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

2. Moratorium Kunjungan Kerja ke Luar Negeri

DPR juga memutuskan untuk moratorium kunjungan kerja luar negeri yang akan dimulai sejak 1 September 2025. Keputusan ini bertujuan untuk mengurangi pengeluaran negara yang tidak perlu, dengan pengecualian hanya untuk kunjungan kenegaraan yang sifatnya penting.

3. Pemangkasan Tunjangan dan Fasilitas Anggota DPR

Selain penghentian tunjangan perumahan, DPR juga melakukan pemangkasan tunjangan dan fasilitas lainnya, termasuk biaya langganan listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan tunjangan transportasi. Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi keuangan DPR yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.

4. Penonaktifan Anggota DPR oleh Partai Politik

Keputusan selanjutnya adalah penghentian hak-hak keuangan anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya anggota DPR yang aktif yang menerima hak keuangan, sesuai dengan keputusan partai politik masing-masing.

5. Koordinasi dengan Mahkamah Partai Politik

DPR juga memperkuat kerjasama dengan Mahkamah Partai Politik untuk memastikan bahwa anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya tidak lagi menerima hak-hak keuangan. DPR akan terus melakukan koordinasi dengan Mahkamah Kehormatan DPR untuk menindaklanjuti keputusan ini.

6. Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Publik

Terakhir, DPR berkomitmen untuk memperkuat transparansi dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Salah satu langkah yang diambil adalah meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan penting, dengan harapan agar kebijakan yang dihasilkan dapat lebih mencerminkan suara rakyat