Wakil PM Inggris Angela Rayner Mundur Usai Lalai Bayar Pajak
- Sky News
Angela Rayner resmi mundur dari jabatan Wakil PM Inggris setelah tersandung kasus pajak rumah kedua di Hove. Ia mengakui kelalaian dalam pembayaran bea meterai dan bertanggung jawab penuh atas kesalahan tersebut.
VIVA, Banyumas – Dunia politik Inggris kembali diguncang setelah Angela Rayner, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perumahan, Komunitas, dan Pemerintahan Daerah, resmi mengundurkan diri dari jabatannya.
Langkah mengejutkan ini dilakukan setelah ia mengakui kesalahan dalam pembayaran pajak terkait pembelian rumah keduanya di Hove, East Sussex.
Rayner juga melepaskan posisinya sebagai Wakil Ketua Partai Buruh, jabatan strategis yang diperolehnya melalui pemilihan internal partai.
Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Perdana Menteri Keir Starmer, ia menyampaikan keputusan mundurnya.
"Berdasarkan temuan tersebut, dan dampak yang dialami keluarga saya, dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perumahan, Komunitas, dan Pemerintahan Daerah, serta Wakil Ketua Partai Buruh," tulis Rayner, dikutip dari Sky News.
Sebuah penyelidikan menemukan bahwa Rayner tidak membayar bea pembelian properti secara penuh atas rumah senilai 800 ribu poundsterling di Hove.
Properti tersebut terhitung sebagai rumah keduanya, sehingga ia seharusnya dikenai bea meterai dengan tarif lebih tinggi.
Rayner awalnya beranggapan bahwa dirinya terbebas dari kewajiban tersebut setelah melepas kepemilikan sebagian rumah keluarga.
Namun, setelah berkonsultasi dengan firma hukum, ia mengakui adanya kelalaian dalam memahami kewajiban pajaknya.
"Saya menerima bahwa saya tidak memenuhi standar tertinggi terkait pembelian properti saya baru-baru ini ... saya bertanggung jawab penuh terhadap kesalahan ini," ujarnya.
"Saya benar-benar menyesali keputusan saya tidak meminta nasihat dari konsultan perpajakan ... Saya hendak memanfaatkan peluang ini untuk menegaskan kembali bahwa saya tak pernah berniat melakukan hal lain selain membayar dengan jumlah yang sesuai," tambah Rayner.
Kasus ini semakin memanas setelah Sir Laurie Magnus, penasihat independen Perdana Menteri, menyatakan bahwa Rayner telah melanggar kode etik menteri.
Meski mengakui Rayner memiliki integritas dan dedikasi pada pelayanan publik, Laurie menilai kegagalannya memenuhi kewajiban pajak menjadi pelanggaran serius.
