Wakil PM Inggris Angela Rayner Mundur Usai Lalai Bayar Pajak

Angela Rayner resmi mundur dari jabatan Wakil PM Inggris setelah tersandung kasus pajak rumah kedua di Hove. Ia mengakui kelalaian dalam pembayaran bea meterai dan bertanggung jawab penuh atas kesalahan tersebut.

VIVA, Banyumas – Dunia politik Inggris kembali diguncang setelah Angela Rayner, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perumahan, Komunitas, dan Pemerintahan Daerah, resmi mengundurkan diri dari jabatannya.

Langkah mengejutkan ini dilakukan setelah ia mengakui kesalahan dalam pembayaran pajak terkait pembelian rumah keduanya di Hove, East Sussex.

Rayner juga melepaskan posisinya sebagai Wakil Ketua Partai Buruh, jabatan strategis yang diperolehnya melalui pemilihan internal partai.

Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Perdana Menteri Keir Starmer, ia menyampaikan keputusan mundurnya.

"Berdasarkan temuan tersebut, dan dampak yang dialami keluarga saya, dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perumahan, Komunitas, dan Pemerintahan Daerah, serta Wakil Ketua Partai Buruh," tulis Rayner, dikutip dari Sky News.

Sebuah penyelidikan menemukan bahwa Rayner tidak membayar bea pembelian properti secara penuh atas rumah senilai 800 ribu poundsterling di Hove.

Properti tersebut terhitung sebagai rumah keduanya, sehingga ia seharusnya dikenai bea meterai dengan tarif lebih tinggi.

Rayner awalnya beranggapan bahwa dirinya terbebas dari kewajiban tersebut setelah melepas kepemilikan sebagian rumah keluarga.

Namun, setelah berkonsultasi dengan firma hukum, ia mengakui adanya kelalaian dalam memahami kewajiban pajaknya.

"Saya menerima bahwa saya tidak memenuhi standar tertinggi terkait pembelian properti saya baru-baru ini ... saya bertanggung jawab penuh terhadap kesalahan ini," ujarnya.

"Saya benar-benar menyesali keputusan saya tidak meminta nasihat dari konsultan perpajakan ... Saya hendak memanfaatkan peluang ini untuk menegaskan kembali bahwa saya tak pernah berniat melakukan hal lain selain membayar dengan jumlah yang sesuai," tambah Rayner.

Kasus ini semakin memanas setelah Sir Laurie Magnus, penasihat independen Perdana Menteri, menyatakan bahwa Rayner telah melanggar kode etik menteri.

Meski mengakui Rayner memiliki integritas dan dedikasi pada pelayanan publik, Laurie menilai kegagalannya memenuhi kewajiban pajak menjadi pelanggaran serius.

Dalam surat resminya, Laurie menulis bahwa kelalaian tersebut semakin diperparah karena baru terungkap setelah adanya pengawasan publik yang intensif. Hal ini membuat Rayner tidak bisa lagi mempertahankan posisinya di kabinet.

Pengunduran diri Rayner memicu beragam reaksi di kalangan politik Inggris. Partai oposisi memanfaatkan momentum ini untuk menyerang Partai Buruh yang kini sedang memimpin pemerintahan di bawah Keir Starmer.

Ketua partai populis sayap kanan Reform UK, David Bull, bahkan menyebut pengunduran diri ini sebagai bukti keruntuhan moral pemerintahan Partai Buruh.

"Pemerintah Partai Buruh pimpinan PM Starmer runtuh di hadapan kami," tegas Bull dalam kongres partainya di Birmingham.

Kasus Angela Rayner menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan kepatuhan pajak, khususnya bagi pejabat publik.

Di banyak negara, termasuk Inggris, pajak menjadi indikator kejujuran dan tanggung jawab moral seorang pejabat terhadap rakyatnya.

Pengunduran diri ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kelalaian sekecil apa pun dalam urusan pajak dapat berujung pada konsekuensi politik yang besar.

Integritas pejabat publik kini kembali menjadi sorotan utama di tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.