Rieke Diah Pitaloka Bongkar Tunjangan Kemenkeu Capai 300 Persen, Publik Kaget!

Evaluasi transparan dinilai akan menciptakan keadilan sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Politisi yang juga dikenal vokal dalam isu buruh ini menegaskan bahwa transparansi seharusnya berlaku menyeluruh, bukan hanya fokus pada satu lembaga. Ia mengapresiasi kritik publik kepada DPR, namun menegaskan perlunya keterbukaan dari semua kementerian dan lembaga negara.

“Jangan satu sisi DPR saja, alangkah lebih baik kalau transparansi itu untuk semua kementerian, baik pusat maupun daerah,” ucapnya.

Isu gaji dan tunjangan pejabat negara memang kerap menjadi perdebatan panjang di masyarakat. Di tengah tuntutan rakyat untuk perbaikan ekonomi, kebijakan gaji tinggi tanpa transparansi bisa menimbulkan ketidakpercayaan.

Dengan adanya sorotan dari Rieke, publik kini menunggu langkah nyata dari pemerintah, terutama Presiden Prabowo.

Apakah benar akan ada evaluasi besar-besaran terhadap gaji dan tunjangan lembaga negara? Ataukah isu ini kembali menguap tanpa perubahan signifikan? Yang pasti, pernyataan Rieke membuka ruang diskusi penting tentang keadilan, transparansi, dan efisiensi pengelolaan keuangan negara.