Viral Tunjangan DPRD Jabar Rp62 Juta per Bulan, Anggota Ngaku Masih Berutang dan Tidak Cukup Beli Rumah

“Yang saya bawa pulang hanya Rp15 juta per bulan. Mau saya tunjukkan rinciannya?” ujarnya. Potongan tersebut mencakup cicilan pinjaman di BJB sekitar Rp45,9 juta, iuran untuk fraksi dan partai sebesar Rp8–10 juta, arisan Rp3,5 juta, serta potongan asuransi dan kewajiban lainnya.

Selain itu, anggota DPRD Jawa Barat juga tidak mendapatkan honorarium rapat. Menurut Iswara, meskipun rapat bisa berlangsung hingga 10 kali sehari atau 30 kali dalam seminggu, tidak ada tambahan insentif yang diterima.

Pernyataan ini memunculkan diskusi baru di masyarakat. Sebagian menilai alasan tersebut masuk akal mengingat biaya hidup di kota besar seperti Bandung memang tinggi. Namun, sebagian lainnya menganggap bahwa jumlah tunjangan yang mencapai puluhan juta rupiah tetap terlalu besar jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit.

Kasus tunjangan DPRD Jabar ini memperlihatkan pentingnya transparansi dan komunikasi publik. Penjelasan mengenai rincian pendapatan, potongan, serta beban pengeluaran anggota dewan diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih objektif.

Namun demikian, masyarakat tetap menuntut agar kebijakan anggaran, khususnya terkait tunjangan pejabat, dilakukan secara proporsional dan berpihak pada kepentingan rakyat.