Program Smart TV Sekolah Rp26 Juta Per Unit Dapat Sorotan Akankah Ulangi Kasus Chromebook

Smart TV Hisense Rp26 juta untuk sekolah dikritik publik. P2G ingatkan agar program ini tidak mengulang kasus Chromebook dan benar-benar bermanfaat bagi pembelajaran

Viva, Banyumas - Program pengadaan smart TV Hisense seharga Rp26 juta per unit oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjadi sorotan publik. Meski diklaim untuk mendukung pembelajaran digital di sekolah, banyak pihak menilai proyek ini berpotensi mubazir dan rawan penyimpangan anggaran.

Pemerintah memesan 330 unit smart TV berlayar 75 inci dengan sistem Android 13 dan memori 16 GB. Produk tersebut juga sudah terintegrasi dengan akun Merdeka Mengajar untuk mendukung proses belajar mengajar. Presiden Prabowo menargetkan seluruh unit disalurkan ke berbagai jenjang pendidikan, mulai TK hingga SMA, baik negeri maupun swasta, sebelum akhir tahun ini.

Dikutip dari akun Instagram @nowdots, Namun, rencana ini menuai kritik dari sejumlah pemerhati pendidikan. Mereka mempertanyakan transparansi anggaran dan distribusi bantuan, terutama karena program serupa sebelumnya, yakni pengadaan Chromebook, kini tengah disorot KPK akibat dugaan penyimpangan.

Kritik juga mengarah pada keputusan pemerintah tetap menyalurkan perangkat ke sekolah swasta dan bahkan sekolah internasional, meski hal ini dibantah oleh Menteri Abdul Mu’ti. Selain itu, organisasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengingatkan agar proyek ini tidak mengulang masalah lama.

P2G menilai pemerintah perlu memastikan perangkat benar-benar digunakan untuk pembelajaran, bukan sekadar formalitas belanja barang elektronik. Pasalnya, tidak sedikit sekolah yang masih kekurangan infrastruktur dasar seperti listrik stabil dan jaringan internet memadai.

Kemendikdasmen sendiri menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan visi membangun ekosistem pembelajaran digital yang lebih modern. Menurut mereka, investasi dalam teknologi pendidikan penting untuk menjawab tuntutan zaman sekaligus mempercepat transformasi sekolah menuju era digital.

Halaman Selanjutnya

Di sisi lain, publik berharap agar pemerintah benar-benar menjaga akuntabilitas, efektivitas, dan distribusi yang tepat sasaran. Tanpa pengawasan ketat, program ini dikhawatirkan hanya menjadi pengulangan dari kasus-kasus pengadaan sebelumnya yang bermasalah.