Jabatan Bukan untuk Dijual, Ini Peringatan Keras Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif

Selain menegakkan profesionalisme, Fahmi menunjukkan komitmennya melalui keputusan tidak mengambil gaji dan tunjangan selama masa jabatannya.

Langkah itu, menurutnya, merupakan bentuk tanggung jawab moral agar setiap kebijakan dan anggaran benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia juga mengingatkan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan setiap program memiliki output yang jelas dan relevan dengan kebutuhan publik.

Anggaran akan dialihkan jika suatu program tidak mampu menunjukkan manfaat signifikan bagi warga.

Fahmi menegaskan, arah pembangunan Purbalingga akan terus difokuskan pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Optimalisasi anggaran harus dilakukan secara efisien agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

“Tujuan utama pemerintahan ini adalah kebermanfaatan bagi masyarakat. Tidak ada ruang bagi praktik transaksional yang merusak integritas birokrasi,” pungkasnya.

Dengan sikap tegas tersebut, Bupati Fahmi berharap tercipta budaya kerja yang profesional dan bersih di lingkungan pemerintah daerah. Masyarakat pun diimbau turut mengawasi agar penyelenggaraan pemerintahan tetap transparan dan akuntabel.