Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi Usai Copot Kepsek SMP Negeri 1 dari Kemendagri
- instagram @cak.arlan_official
Peraturan tersebut mengatur bahwa pemberhentian kepala sekolah hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti pensiun, pelanggaran disiplin berat, atau hasil penilaian kinerja yang buruk.
Selain itu, proses pemutasian tidak dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan (SIM KSPSTK) sebagaimana diwajibkan.
“Kepala daerah harus mematuhi peraturan perundang-undangan dalam setiap keputusan administratif,” tegas Mahendra.
Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh kepala daerah agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait jabatan fungsional guru dan kepala sekolah.
Transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi sangat diperlukan agar dunia pendidikan tidak dirugikan oleh keputusan yang keliru. Kemendagri berkomitmen untuk terus mengawasi pelaksanaan aturan serta memastikan hak-hak aparatur pendidikan terlindungi.
Masyarakat pun diimbau bijak menanggapi isu yang berkembang dan menunggu hasil resmi dari pihak berwenang sebelum menarik kesimpulan.
