Tunjangan Rumah DPRD Banyumas Capai Rp 42 Juta per Bulan Dibedah Kejari, Publik Tunggu Hasil Kajian

Dengan keterlibatan Kejari Purwokerto dan rencana evaluasi dari Pemkab Banyumas, publik berharap akan lahir keputusan yang lebih adil, proporsional, dan sesuai aturan hukum. Transparansi menjadi kunci agar kepercayaan masyarakat terhadap DPRD tidak semakin menurun.

Ke depan, hasil kajian hukum ini akan menjadi titik penting dalam menentukan arah kebijakan tunjangan DPRD Banyumas, sekaligus menjadi barometer tata kelola anggaran daerah yang lebih akuntabel.