BPR BKK Pekalongan Sorotan: Anggota DPRD Inisial S Disebut Macet Pinjaman Rp 3,9 Miliar

Menurutnya, catatan resmi yang ia miliki menunjukkan tidak ada satu pun anggota DPRD yang mengajukan pinjaman ke bank daerah tersebut.

Munir menambahkan, jika ada anggota dewan yang mengajukan pinjaman secara pribadi atau menggunakan nama pihak lain, hal itu di luar tanggung jawab lembaga DPRD. Kasus ini membuat BPR-BKK Pekalongan kembali menjadi sorotan.

Masyarakat menilai keterlibatan pejabat publik dalam kredit macet bisa merusak kepercayaan terhadap lembaga keuangan daerah. Karena itu, transparansi dan penegakan aturan menjadi hal yang sangat penting.

Dengan nilai kredit macet yang cukup fantastis, publik menantikan tindak lanjut dari pihak BPR-BKK Pekalongan. Apakah utang tersebut akan segera dilunasi atau harus berakhir di meja hukum, semuanya akan bergantung pada proses penagihan yang berjalan.