Badan Gizi Nasional Tolak Wacana Ubah MBG Jadi Bantuan Tunai Terkuak Alasannya

BGN menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan dengan skema makanan siap saji, bukan tunai. Fokus program ini adalah intervensi gizi anak sekaligus mendukung petani lokal

Viva, Banyumas - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perbincangan setelah muncul wacana mengubah skema penyaluran menjadi bantuan tunai. Namun, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan penolakannya terhadap usulan tersebut.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menekankan bahwa MBG sejak awal dirancang sebagai intervensi gizi anak secara langsung, bukan sekadar penyaluran dana. Ia menyebut pemberian bantuan tunai sudah diakomodasi melalui program lain, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Tujuan utama MBG adalah memastikan anak-anak mendapatkan asupan bergizi langsung. Kalau berupa uang, rawan disalahgunakan, seperti kasus dana KIP di Sumatera Utara,” ujar Dadan dikutip dari laman Youtube DPR RI.

Menurut Dadan, pemberian bantuan tunai tidak menjamin anak-anak benar-benar memperoleh makanan sehat. Skema tunai berpotensi dialihkan untuk kebutuhan lain yang tidak sesuai sasaran. Karena itu, MBG difokuskan untuk memastikan setiap anak sekolah menerima makanan bergizi yang disiapkan melalui dapur program.

Dengan cara ini, BGN berharap masalah stunting dan kekurangan gizi yang masih tinggi di Indonesia dapat ditekan lebih efektif.

Selain aspek gizi, Dadan menilai skema MBG juga memiliki fungsi ekonomi. Melalui dapur MBG atau Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG), program ini mendorong terbentuknya rantai pasok pangan lokal.

Satu SPPG membutuhkan sekitar 5 ton beras per hari, yang setara dengan hasil panen dari 2 hektar sawah per bulan. Artinya, keberadaan MBG tidak hanya menyehatkan anak-anak, tetapi juga membantu petani memperoleh kepastian pasar.

Meski demikian, MBG tidak lepas dari kritik. Beberapa kasus keracunan makanan di sejumlah daerah sempat memicu sorotan publik.

Selain itu, selera makan siswa yang beragam membuat sebagian pihak meragukan efektivitas program. Di DPR, sejumlah anggota, termasuk Charles Honoris dari Fraksi PDIP, mendorong pemerintah mempertimbangkan opsi lain, misalnya menyalurkan dana langsung ke orang tua agar bisa menyiapkan makanan anak sendiri.

Namun, BGN tetap berpegang pada konsep awal.

“Kami ingin program ini memberi manfaat nyata, bukan sekadar bantuan uang,” tegas Dadan. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, BGN memastikan bahwa skema MBG tidak akan diubah menjadi bantuan tunai.

Pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program sesuai arahan Presiden, dengan fokus pada intervensi gizi anak dan pemberdayaan ekonomi desa