Terkuak! Satu Orang Jadi Pengumpul Utama Dana Korupsi Kuota Haji Kerugian Lebih Rp 1 T

Menurut Pansus, pembagian 10.000 kuota reguler dan 10.000 kuota khusus tidak sesuai dengan Pasal 64 UU No. 8/2019, yang seharusnya menetapkan 92 persen untuk haji reguler dan hanya 8 persen untuk haji khusus.

Kasus korupsi kuota haji ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak pada calon jemaah haji. Ribuan masyarakat yang seharusnya mendapat kesempatan berhaji menjadi korban akibat manipulasi distribusi kuota. KPK menegaskan akan terus menelusuri aliran dana hingga tuntas.

“Siapa pun yang terlibat, baik dari biro perjalanan maupun pejabat Kemenag, akan dimintai pertanggungjawaban,” tutup Asep.