Pers Jadi Pilar Demokrasi, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Tegaskan Siap Terima Kritik Konstruktif

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan pers sebagai pilar demokrasi dan siap menerima kritik konstruktif. Ia mengajak insan pers berkolaborasi dalam pembangunan Jawa Tengah

Viva, Banyumas - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga jalannya demokrasi di Indonesia. Ia menilai, keberadaan pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengontrol sosial yang memberikan kritik dan saran konstruktif bagi pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan Luthfi saat menghadiri acara Malam Silaturasa Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Taman Balekambang, Kota Surakarta, Sabtu (4/10/2025) malam. Dalam acara tersebut, Luthfi mengapresiasi insan pers yang selama ini ikut berkontribusi dalam pembangunan Jawa Tengah.

“Pers memiliki peran besar dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Kritik yang disampaikan secara objektif adalah bentuk kepedulian terhadap pemerintah. Saya terbuka terhadap kritik yang membangun,” ujar Luthfi di hadapan para wartawan di Taman Balekambang Surakarta pada 4 Oktober 2025.

Menurutnya, dalam membangun Jawa Tengah, Pemprov menerapkan konsep collaborative government atau pemerintahan kolaboratif. Artinya, proses pembangunan tidak hanya melibatkan unsur pemerintah dan akademisi, tetapi juga tokoh masyarakat serta insan pers.

“Insan pers kami gandeng untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan menyampaikan masukan konstruktif. Ini bagian dari semangat kolaboratif yang kami junjung,” lanjutnya. Luthfi menambahkan, kebebasan pers telah dijamin secara konstitusional melalui Undang-Undang.

Oleh sebab itu, kolaborasi antara pemerintah dan media menjadi penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan berimbang. Dalam kesempatan yang sama, Ketua PWI Pusat Akhmad Munir menyampaikan terima kasih atas perhatian Gubernur Luthfi terhadap dunia pers.

Ia menyebut, kerja sama antara pemerintah daerah dan PWI menjadi contoh harmonisasi antara kebijakan publik dan kebebasan informasi. Munir menjelaskan, kegiatan Malam Silaturasa tersebut merupakan bagian dari rangkaian pengukuhan pengurus PWI Pusat periode 2025–2030, yang digelar di Monumen Pers Nasional, Kota Surakarta.

“Kita ingin kembali meneguhkan semangat persatuan dan perjuangan dari kota kelahiran PWI,” ujarnya.

Dengan dukungan dari pemerintah daerah, ia berharap insan pers di seluruh Indonesia semakin profesional dalam menyajikan berita yang mencerdaskan masyarakat.

Gubernur Luthfi pun menutup pidatonya dengan pesan penting, “Mari bersama-sama menjaga kemerdekaan pers dan menjadikannya sarana membangun bangsa. Pemerintah tanpa kritik bukanlah demokrasi yang sehat.â€

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan pers sebagai pilar demokrasi dan siap menerima kritik konstruktif. Ia mengajak insan pers berkolaborasi dalam pembangunan Jawa Tengah

Viva, Banyumas - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga jalannya demokrasi di Indonesia. Ia menilai, keberadaan pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengontrol sosial yang memberikan kritik dan saran konstruktif bagi pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan Luthfi saat menghadiri acara Malam Silaturasa Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Taman Balekambang, Kota Surakarta, Sabtu (4/10/2025) malam. Dalam acara tersebut, Luthfi mengapresiasi insan pers yang selama ini ikut berkontribusi dalam pembangunan Jawa Tengah.

“Pers memiliki peran besar dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Kritik yang disampaikan secara objektif adalah bentuk kepedulian terhadap pemerintah. Saya terbuka terhadap kritik yang membangun,” ujar Luthfi di hadapan para wartawan di Taman Balekambang Surakarta pada 4 Oktober 2025.

Menurutnya, dalam membangun Jawa Tengah, Pemprov menerapkan konsep collaborative government atau pemerintahan kolaboratif. Artinya, proses pembangunan tidak hanya melibatkan unsur pemerintah dan akademisi, tetapi juga tokoh masyarakat serta insan pers.

“Insan pers kami gandeng untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan menyampaikan masukan konstruktif. Ini bagian dari semangat kolaboratif yang kami junjung,” lanjutnya. Luthfi menambahkan, kebebasan pers telah dijamin secara konstitusional melalui Undang-Undang.

Oleh sebab itu, kolaborasi antara pemerintah dan media menjadi penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan berimbang. Dalam kesempatan yang sama, Ketua PWI Pusat Akhmad Munir menyampaikan terima kasih atas perhatian Gubernur Luthfi terhadap dunia pers.

Ia menyebut, kerja sama antara pemerintah daerah dan PWI menjadi contoh harmonisasi antara kebijakan publik dan kebebasan informasi. Munir menjelaskan, kegiatan Malam Silaturasa tersebut merupakan bagian dari rangkaian pengukuhan pengurus PWI Pusat periode 2025–2030, yang digelar di Monumen Pers Nasional, Kota Surakarta.

“Kita ingin kembali meneguhkan semangat persatuan dan perjuangan dari kota kelahiran PWI,” ujarnya.

Dengan dukungan dari pemerintah daerah, ia berharap insan pers di seluruh Indonesia semakin profesional dalam menyajikan berita yang mencerdaskan masyarakat.

Gubernur Luthfi pun menutup pidatonya dengan pesan penting, “Mari bersama-sama menjaga kemerdekaan pers dan menjadikannya sarana membangun bangsa. Pemerintah tanpa kritik bukanlah demokrasi yang sehat.â€