Guru Besar ITB: Campuran Etanol di BBM Jadi Langkah Strategis Wujudkan Kedaulatan Energi
- Antaranews
VIVA, Banyumas – Langkah pemerintah mencampur etanol ke dalam bahan bakar minyak (BBM) dinilai sebagai kebijakan strategis yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memperkuat kemandirian energi nasional.
Sejumlah pakar menilai program ini bisa menjadi solusi konkret untuk menekan impor dan memperkuat ekonomi daerah.
Guru Besar Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (ITB), Tri Yus Widjajanto, menilai kebijakan pencampuran etanol ke dalam bahan bakar minyak (BBM) yang tengah digagas pemerintah berpotensi besar mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.
Menurut Tri, secara teknis, penggunaan bahan bakar dengan campuran etanol terbukti aman untuk kendaraan modern serta berkontribusi dalam menekan emisi karbon.
“Etanol dari tebu, jagung, atau singkong itu tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga memperkuat rantai pasok energi domestik. Selama kadar etanol diatur dengan benar, kendaraan tidak akan mengalami masalah teknis berarti,” ujar Tri dalam diskusi yang digelar Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis (IWEB) di Bandung, Jawa Barat, Senin.
Ia menjelaskan, lebih dari 45 persen kebutuhan BBM nasional masih bergantung pada impor. Karena itu, pemanfaatan bioetanol bisa menjadi langkah strategis menuju kemandirian energi berbasis sumber daya dalam negeri.
Selain mengurangi impor, industri bioetanol juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian nasional.
“Pemerintah tinggal memastikan kesinambungan pasokan bahan baku dan kesiapan infrastruktur distribusinya agar kebijakan ini berjalan efektif,” tambahnya.
Sementara itu, pakar kebijakan publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yogi Suprayogi menilai terobosan yang dibawa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melalui program etanol dan kebijakan sumur minyak rakyat merupakan inovasi yang tepat untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
“Kalau masyarakat lokal bisa dilibatkan melalui koperasi atau organisasi rakyat, itu bisa memperkuat ekonomi daerah sekaligus mengurangi ketimpangan,” ujar Yogi.
Namun, ia mengingatkan agar kebijakan sumur rakyat tidak justru dimanfaatkan oleh perusahaan besar untuk kepentingan komersial semata.
Menurutnya, fokus utama tetap harus pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi lokal.
