PPPK Setara PNS, DPRD Purworejo Bongkar Fakta dan Harapan di Balik UU ASN Baru

Dalam NGOBRAS DPRD Purworejo, pejabat dan anggota DPRD menegaskan PPPK kini sejajar dengan PNS. Program ini dinilai memperkuat pelayanan publik dan profesionalitas ASN

Viva, Banyumas - Pemerintah Kabupaten Purworejo terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi peran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Isu ini menjadi sorotan dalam acara Ngobrol Santai Bersama DPRD Purworejo (NGOBRAS DPRD) yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Dinkominfostasandi) di LPPL Radio IRAMA FM pada Senin, 13 Oktober 2025.

Kegiatan bertema “PPPK dan Masa Depan ASN: Harapan atau Tantangan” ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala BKPSDM Purworejo Agung Wibowo, A.P., M.M., serta anggota Komisi I DPRD Purworejo H. Budi Sunaryo, S.Sos., Eko Januar Susanto, S.I.P., M.A.P., dan Yudha Ari Gunawan, S.P.

Dalam diskusi tersebut, Agung Wibowo menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PPPK dan PNS kini memiliki kedudukan sejajar sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Perbedaan hanya terletak pada pola pengangkatan dan masa kerja, bukan dalam hal tanggung jawab dan integritas pelayanan.

“PPPK memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan PNS, termasuk kesempatan untuk berkarier dalam ruang lingkup ASN. Pemerintah berupaya menciptakan sistem yang adil dan transparan bagi seluruh pegawai,” ujar Agung di kutip dari Pemkab Purworejo.

Sementara itu, Eko Januar Susanto menyoroti adanya persepsi keliru di masyarakat yang masih menganggap PPPK sebagai pegawai kontrak jangka pendek. Ia menegaskan, paradigma tersebut harus diubah.

“Sekarang, PPPK bukan lagi tenaga honorer dengan status sementara. Mereka adalah bagian integral dari ASN yang berkontribusi langsung pada kinerja birokrasi daerah,” ujarnya.

Senada, H. Budi Sunaryo menyampaikan bahwa kehadiran PPPK justru memperkuat pelayanan publik karena banyak di antara mereka berasal dari tenaga profesional dan memiliki kompetensi teknis yang tinggi.

“Dengan adanya PPPK, pemerintah daerah mendapat energi baru. Mereka adaptif, inovatif, dan punya semangat melayani masyarakat secara optimal,” tambahnya.

Namun, Yudha Ari Gunawan mengingatkan masih adanya tantangan terkait jenjang karier, kesejahteraan, serta kesetaraan fasilitas antara PPPK dan PNS. Ia berharap ke depan regulasi turunan dari UU ASN mampu menjawab persoalan tersebut.

“Pemerintah perlu memastikan bahwa motivasi dan kesejahteraan PPPK tetap terjaga agar mereka bisa berkontribusi maksimal,” pungkasnya.

Melalui diskusi ini, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk memperkuat sinergi dalam membangun sistem ASN yang profesional, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.