ODOL Bikin Ribut SeJawa Tengah, Gubernur Luthfi: Ini Bukan Cuma Soal Uang!
- Pemprov Jateng
Viva, Banyumas - Penerapan kebijakan Zero ODOL yang resmi dimulai sejak 1 Juni 2025 ternyata memicu gelombang Demo ODOL yang bikin ribut di berbagai wilayah se Jawa Tengah. Dari Pati, Purwodadi, Salatiga, hingga Banyumas, para sopir truk menyuarakan protes atas aturan yang dianggap memberatkan.
Menanggapi kondisi ini, Gubernur Luthfi menyatakan bahwa pendekatan persuasif dan sosialisasi menjadi langkah penting yang harus dilakukan agar kebijakan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.
Gelombang Demo ODOL yang terus bikin ribut se Jawa Tengah itu didorong oleh keluhan sopir terhadap penindakan sepihak dan proses uji KIR serta emisi yang dinilai menyulitkan.
Gubernur Luthfi menyadari bahwa implementasi kebijakan tidak bisa dilakukan secara kaku. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaku transportasi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang semakin memicu keresahan.
Untuk meredam Demo ODOL yang sudah bikin ribut se Jawa Tengah, Gubernur Luthfi pun berencana melakukan koordinasi intensif dengan Polda dan pemerintah pusat.
Ia menegaskan bahwa dampak sosial dari Zero ODOL harus menjadi perhatian utama, bukan hanya sisi ekonominya.
Dengan pendekatan yang lebih humanis dan merata, diharapkan situasi di lapangan bisa kembali kondusif dan kepercayaan publik terhadap kebijakan ini dapat dipulihkan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi angkat suara menanggapi situasi ini.
Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Semarang, Jumat (20/6/2025), ia menekankan bahwa kebijakan Zero ODOL tidak hanya menyangkut nilai ekonomi, melainkan juga berdampak sosial yang luas.
Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan tidak boleh sekadar represif, melainkan juga edukatif dan partisipatif.
“Saya akan segera berkoordinasi dengan Polda dan pemerintah pusat. Sosialisasi harus dikedepankan agar masyarakat memahami dan menerima kebijakan ini secara utuh,” ujarnya dilansir dari laman Humas Jateng pada 20 Juni 2025.
Luthfi menegaskan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan para pelaku transportasi.
Ia menilai, penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa tebang pilih, serta memperhatikan kesiapan teknis dan administratif para sopir dan pemilik armada.
