TOPIK KHUSUS AKHIR PEKAN: Indonesia Dalam Bayang-Bayang Neo-ORBA, Militerisasi Demokrasi dan Ancaman Kebebasan Pers
Lebih berbahaya lagi, keterlibatan prajurit dalam jabatan sipil juga menciptakan ketimpangan struktural.
Aparatur sipil negara yang seharusnya direkrut berdasarkan kompetensi dan meritokrasi kini harus bersaing dengan personel militer yang memiliki jalur instan ke dalam birokrasi.
Ini bukan sekadar anomali, tetapi bentuk nyata dari militerisasi pemerintahan yang bisa menggerus kredibilitas institusi sipil.
Sejarah mencatat bahwa ketika militer masuk ke ranah sipil, impunitas semakin meluas.
Kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan militer sering kali berakhir tanpa keadilan, karena ada tembok kekebalan hukum yang sulit ditembus.
Dengan revisi ini, bukan tidak mungkin kekebalan hukum semakin diperkuat dengan dalih stabilitas dan keamanan negara.
Argumen bahwa pelibatan militer dalam jabatan sipil akan memperkuat pemerintahan adalah dalih usang yang sudah digunakan sejak era Orde Baru.
Faktanya, pelibatan militer dalam jabatan sipil bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk kepentingan elite yang ingin mempertahankan kekuasaan mereka dengan alat represif yang lebih efektif.
Ketika militer menempati posisi-posisi strategis dalam pemerintahan, wajah birokrasi sipil perlahan berubah menjadi institusi yang lebih loyal kepada komando militer dibandingkan kepada konstitusi dan rakyat.
Ini bukan sekadar teori konspirasi, tetapi realitas yang sudah terjadi di berbagai negara dengan sejarah kuat militerisme dalam politik.
Demokrasi yang semestinya berbasis pada kebebasan sipil dan supremasi hukum justru dijalankan dalam bayang-bayang senjata.
Indonesia, dengan sejarah panjang otoritarianisme berbasis militer, seharusnya belajar dari masa lalu, bukan mengulanginya.
Militerisasi dalam demokrasi tidak hanya mengancam supremasi sipil, tetapi juga kebebasan berekspresi.
Kasus terbaru pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor redaksi Tempo merupakan sinyal bahwa tekanan terhadap pers semakin intens.
Ancaman semacam ini bukan sekadar teror simbolik, tetapi pesan bahwa ada pihak-pihak yang ingin membungkam jurnalisme kritis.
Ini bukan fenomena baru. Sebelum aktivis HAM Munir meninggal, ia menerima ancaman serupa berupa bangkai kepala ayam.
Di luar negeri, aktivis lingkungan asal Brasil, Chico Mendes, juga menerima bangkai kepala kambing sebelum akhirnya dibunuh.
Pola ancaman semacam ini menjadi indikasi bahwa kelompok-kelompok dengan kekuatan besar merasa terancam oleh kebenaran yang diungkap oleh jurnalis dan aktivis.
