Pemakzulan Bupati Pati Sudewo, DPRD Minta Masukan Ahli agar Tak Ditolak MA

DPRD Pati libatkan pakar hukum tata negara
Sumber :
  • Instagram @sudewoofficial

Pakar juga menilai pentingnya pemanggilan Bupati Sudewo ke DPRD untuk memberikan keterangan langsung. Namun, DPRD diminta menyiapkan pertanyaan berbasis data agar bupati tidak mudah mengelak.

Kunjungan Super Singkat! Menteri PU di DPRD Brebes Hanya 60 Detik, Langsung Beber Kerugian Kerusuhan Rp 1,2 T

“Pemanggilan itu sah, tetapi perlu bukti konkret agar argumen DPRD kokoh,” tambah Muhammad Junaidi. Hingga kini, dari 12 poin pembahasan Pansus, baru empat yang dibahas.

DPRD masih membuka opsi menghadirkan ahli pidana dan sejumlah pengacara guna mengkaji aspek hukum lain yang mungkin relevan. Ketua Pansus Teguh Bandang Waluyo menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat.

Hitungan Detail Gaji DPRD Banyumas: Dari Rp2 Juta Jadi Rp45 Juta!

“Kami berharap masyarakat Pati mengawal proses ini, jangan sampai kendor,” tegasnya. Transparansi dinilai menjadi kunci agar publik bisa menilai siapa yang benar-benar berjuang untuk kepentingan rakyat.

Dengan dukungan pakar hukum tata negara, DPRD Pati berharap proses hak angket berjalan profesional, transparan, dan sesuai undang-undang. Jika dasar hukum kuat, peluang pemakzulan Bupati Sudewo dikabulkan Mahkamah Agung akan semakin besar.

Demo Cilacap Ricuh: Kerugian Ditaksir Rp 6,5 Miliar, Mayoritas Pelaku Masih Pelajar Terprovokasi Media Sosial dan Mabuk