Pekalongan Jadi Prioritas, Rp 90 Miliar Dana APBN untuk Bangun Ulang Gedung Pemkot dan DPRD Pekalongan

Gedung Pemkot dan DPRD Pekalongan dibangun ulang dengan dana APBN Rp 90 miliar. Rekonstruksi ditarget selesai 2026, usai kebakaran hebat Agustus lalu

Viva, Banyumas - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) resmi mengalokasikan dana sebesar Rp 90 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan kembali gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan dan DPRD Kota Pekalongan.

Kedua gedung vital tersebut sebelumnya habis terbakar akibat kerusuhan pada Sabtu, 30 Agustus 2025. Menteri PUPR RI, Dody Hanggodo, saat meninjau langsung lokasi kebakaran pada Minggu, 7 September 2025, menegaskan bahwa pemerintah pusat mengambil alih penuh proses rekonstruksi.

Menurutnya, kondisi bangunan sudah masuk kategori rusak berat sehingga tidak bisa dipertahankan.

“Bangunan lama harus dirobohkan dan dibangun ulang dari awal. Blueprint asli juga ikut terbakar, jadi kami akan mendesain ulang, tetapi tetap mempertahankan ciri khas lama. Targetnya selesai pada akhir 2026,” jelas Menteri Dody di Pekalongan kepada Awak Media pada 7 September 2025.

Alokasi Rp 90 miliar untuk Kota Pekalongan merupakan bagian dari dana pemulihan nasional sebesar Rp 1,1 hingga Rp 1,2 triliun yang disiapkan pemerintah.

Dana tersebut ditujukan untuk membangun kembali sejumlah gedung pemerintahan yang rusak akibat kerusuhan di beberapa daerah.

“Kota Pekalongan menjadi salah satu prioritas bersama Kediri dan Makassar, karena gedung pemerintahan di sini habis terbakar,” tambah Dody.

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid atau Aaf, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada pemerintah pusat. Menurutnya, APBD Kota Pekalongan tidak akan mampu menanggung biaya rekonstruksi yang begitu besar.

“ASN tetap bekerja penuh meski pelayanan masyarakat kini berpencar. Dengan dukungan APBN, APBD tetap bisa fokus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” ungkap Aaf.

Selain itu, pihak Pemkot dan DPRD Pekalongan sempat mengusulkan agar gedung DPRD dibangun di kawasan Pekalongan Baru yang lebih strategis, dekat dengan exit tol. Namun, usulan tersebut masih dalam kajian dan menunggu persetujuan Kementerian Keuangan karena menyangkut regulasi penggunaan APBN untuk lokasi baru.

Menteri Dody menegaskan, prioritas utama saat ini adalah percepatan pembangunan agar aktivitas pemerintahan kembali normal.

“Yang terpenting, target akhir 2026 dapat tercapai,” tegasnya. Pembangunan kembali gedung pemerintahan ini diharapkan tidak hanya memulihkan fungsi administrasi publik, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan Kota Pekalongan pasca tragedi kebakaran yang mengguncang warganya