Anggota DPR Hasbiallah Ilyas Sebut OTT KPK Kampungan, Usul Cukup Telepon Pejabat Korup
- instagram @hasbipkb
Anggota DPR Hasbiallah Ilyas menyebut OTT KPK kampungan dan sarankan telepon pejabat korup. Pernyataannya menuai kritik publik karena dianggap melemahkan pemberantasan korupsi
Viva, Banyumas - Pernyataan kontroversial kembali muncul dari Senayan. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasbiallah Ilyas, menuai sorotan publik setelah menyebut operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai praktik “kampungan”.
Ucapan itu ia sampaikan saat menghadiri uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Dewan Pengawas KPK di Gedung DPR, Jakarta. Menurut Hasbiallah, OTT membutuhkan biaya operasional yang besar dan persiapan panjang hingga setahun lamanya.
“OTT itu kampungan, buang-buang uang negara. KPK seharusnya bisa mencegah, bukan menunggu sampai pejabat ditangkap tangan,” ujar Hasbiallah dalam forum tersebut di ruang DPR Komisi III yang dikutip dari akun Tiktok @ @41225cs.
Hasbiallah bahkan mengusulkan cara lain yang dianggap lebih efektif. Ia menyarankan agar KPK cukup menelepon pejabat yang terindikasi akan melakukan korupsi. Dengan begitu, kerugian negara bisa dicegah tanpa harus melakukan OTT yang memakan biaya.
Menurutnya, pendekatan pencegahan lebih penting dibandingkan penindakan. Hal inilah yang membuat pernyataan tersebut langsung menuai pro kontra di ruang publik. Pernyataan Hasbiallah sontak viral di media sosial.
Banyak warganet mengkritik keras ide “telepon pejabat korup” yang dinilai tidak realistis. Para pengamat hukum juga menyebut bahwa OTT justru menjadi instrumen penting dalam pemberantasan korupsi karena memberi efek jera dan bukti konkret di persidangan.
OTT selama ini menjadi senjata andalan KPK untuk membongkar kasus suap maupun gratifikasi. Berbagai pejabat, kepala daerah, hingga anggota legislatif berhasil dijerat melalui operasi senyap tersebut.
Jika OTT dihapus atau dilemahkan, dikhawatirkan praktik korupsi akan semakin subur karena minim risiko penindakan langsung. Oleh karena itu, usulan Hasbiallah dianggap berbahaya bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kontroversi ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat peka terhadap isu pemberantasan korupsi. Kepercayaan publik terhadap KPK harus dijaga, salah satunya melalui transparansi dan konsistensi dalam penindakan.
