Geger Program Makan Bergizi Gratis di Banyumas, Pemkab Bentuk Tim Khusus Awasi Dapur Usai Muncul Kasus KLB
- Pemkab Banyumas
Pemkab Banyumas menggelar evaluasi program Makan Bergizi Gratis usai muncul keluhan dan dugaan keracunan. Tim pengawasan lintas sektor dibentuk untuk memastikan standar dapur tetap aman.
VIVA, Banyumas – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas menggelar rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pendopo Si Panji, Senin (29/9/2025).
Langkah ini diambil untuk merespons berbagai laporan keluhan dan kasus terkait distribusi serta kualitas makanan yang terjadi di sejumlah wilayah.
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono dan dihadiri oleh Wakil Bupati Dwi Asih Lintarti, Kapolresta Banyumas, Dandim 0701 Banyumas, Forkopimda, Sekda, para Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Jawa Tengah, Kemenag, camat, hingga pimpinan yayasan mitra pelaksana.
Dalam arahannya, Bupati Sadewo menekankan pentingnya langkah pencegahan dini agar kasus serupa tidak semakin meluas. Ia menyampaikan bahwa Pemkab Banyumas bersama kepolisian dan seluruh instansi terkait akan membentuk tim pengawasan khusus.
“Supaya permasalahan tidak membesar, saya sudah diskusi dengan Kapolresta. Kami akan membuat tim untuk membantu mengawasi setiap dapur yang ada di Kabupaten Banyumas. Tim ini akan melibatkan Forkopimca, kepala dinas terkait, tidak hanya Dinas Kesehatan, tetapi juga DLH, Dinas Pertanian, semuanya. Dalam minggu ini tim harus sudah terbentuk,” tegas Bupati Sadewo.
Lebih lanjut, Forkopimca yang terdiri dari camat, kapolsek, dan danramil akan diminta aktif melakukan kontrol lapangan, tidak sekadar menunggu laporan masalah.
Selain pengawasan, tim juga akan memberikan sosialisasi serta pembelajaran mengenai standar pengelolaan dapur.
Sebelumnya, Aspemkesra Sekda Banyumas, Nungky Harry Rachmat, menjelaskan bahwa MBG merupakan program prioritas nasional dari Presiden Republik Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan makanan sehat dan bergizi.
“Program ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kebutuhan regulasi lokal yang jelas, koordinasi antar sektor, hingga pengawasan distribusi makanan yang memadai. Adanya laporan terkait kualitas makanan dan kasus dugaan keracunan menambah urgensi evaluasi dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program,” ucap Nungky.
Di Kabupaten Banyumas, program ini menargetkan 344.632 peserta didik mulai dari PAUD hingga SMA, 7.672 ibu hamil, 32.484 ibu menyusui, dan 13.081 balita stunting.
