Blora Kalah dari Jombang, Bupati Arief Ngegas Soal Ketidakadilan Dana Blok Cepu Siap Gugat ke MK

Selain soal jarak, Bupati Arief juga menyinggung dampak negatif yang ditanggung masyarakat Blora akibat aktivitas migas di Blok Cepu. Mulai dari krisis air di wilayah Kedungtuban hingga kerusakan jalan akibat lalu lintas kendaraan berat selama masa eksplorasi.

“Air Bengawan Solo disedot, jalan rusak, tapi DBH-nya kecil. Ini jelas tidak adil,” katanya.

Langkah hukum melalui JR telah mendapat dukungan dari DPRD Blora dan tokoh nasional Boyamin Saiman dari MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) yang siap mengawal proses tersebut.

Arief menegaskan, perjuangan ini bukan soal belas kasihan, tetapi tentang hak konstitusional daerah penghasil energi.

“Blora ini lumbung energi, tapi hanya dapat nama, bukan hasil. Kami tidak minta lebih, hanya menuntut keadilan,” pungkas Arief.

Dengan sikap tegas ini, Pemkab Blora berharap pemerintah pusat dapat meninjau ulang kebijakan DBH agar benar-benar berkeadilan dan berpihak pada daerah yang terdampak langsung.