Terungkap! Tersangka Pemerasan Sertifikat K3 Irvian Bobby Simpan Rp69 Miliar di 3 Rekening

Viva, Banyumas - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuka fakta mengejutkan terkait kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan. Tersangka utama, Irvian Bobby Mahendro (IBM), diketahui memiliki tiga rekening penampungan uang dengan total nilai mencengangkan, yakni Rp69 miliar.

Pengungkapan ini disampaikan oleh Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (25/8/2025). Menurut Asep, rekening tersebut tidak seluruhnya menggunakan identitas pribadi IBM, melainkan ada nama staf hingga pihak luar yang diduga dipakai sebagai kamuflase.

“Kalau tidak salah ada tiga rekening. Ada yang atas nama saudaranya, stafnya, bahkan ada yang jelas-jelas dibeli dari orang lain,” ujar Asep di Gedung Merah Putih pada 25 Agustus 2025. KPK menduga IBM melakukan praktik jual beli rekening bank, yakni modus di mana seseorang diminta membuka rekening, kemudian diserahkan kepada pembeli dengan imbalan tertentu.

Dari pemeriksaan, pemilik asli beberapa rekening bahkan mengaku tidak mengenal IBM, memperkuat dugaan adanya skema ilegal untuk menyembunyikan aliran dana. Kasus ini bermula saat KPK menetapkan Immanuel Ebenezer (Wamenaker nonaktif), Irvian Bobby Mahendro, dan sembilan orang lainnya sebagai tersangka pada 22 Agustus 2025.

Mereka diduga melakukan pemerasan terkait penerbitan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam penyidikan, KPK menemukan bahwa Immanuel menerima Rp3 miliar dan satu unit motor Ducati dari IBM sebagai bagian dari praktik gratifikasi.

Aliran dana tambahan yang mencapai Rp69 miliar kini tengah ditelusuri untuk memastikan apakah terkait langsung dengan kasus pemerasan atau ada indikasi tindak pidana lain.

Pengungkapan rekening jumbo ini menegaskan seriusnya praktik korupsi dan pencucian uang dalam kasus K3. KPK memastikan akan menelusuri jejak transaksi, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain.