35 Daerah di Jateng Bebaskan BPHTB Rumah Subsidi, Tapi Aturannya Beda Beda

Upaya ini diharapkan mampu mengurangi backlog perumahan yang masih cukup tinggi di Jawa Tengah. Ketua DPD Himperra Jateng, Sugiyatno, menegaskan bahwa perbedaan aturan pembebasan BPHTB bisa menjadi hambatan investasi.

Menurutnya, seharusnya kebijakan ini berlaku untuk semua WNI tanpa batasan domisili agar iklim usaha dan penyediaan rumah subsidi lebih kondusif. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menekankan pentingnya sinergi antarpihak.

Ia mendorong dilaksanakannya workshop dan rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota, pengembang, perbankan, PLN, dan BPN. Tujuannya agar kebijakan berjalan efektif dan tidak menghambat realisasi program perumahan.

Dengan adanya pembebasan BPHTB yang lebih seragam dan koordinasi yang kuat, Pemprov optimistis program rumah subsidi dapat terserap lebih cepat. Selain membantu masyarakat memiliki hunian layak, kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi menekan backlog perumahan di Jawa Tengah.