Defisit Anggaram Rp86,57 Miliar, Pemkab Cilacap Alihkan Dana ke Prioritas Vital Masyarakat

Pemkab Cilacap tangani defisit Rp86,57 miliar dengan efisiensi anggaran. Dana dialihkan ke pendidikan, infrastruktur, pariwisata, dan pembangunan desa

Viva, Banyumas - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan anggaran tahun 2025 akibat pengurangan pendapatan transfer sebesar Rp86,57 miliar sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Untuk menanggulangi defisit ini, Pemkab Cilacap melakukan efisiensi menyeluruh pada belanja seremonial, belanja pegawai, hingga biaya perjalanan dinas.

Bupati Cilacap, Syamsul, menekankan bahwa langkah efisiensi ini tidak mengurangi fokus pemerintah pada sektor vital bagi masyarakat.

“Walaupun terjadi pengurangan pendapatan, prioritas tetap pada pelayanan publik, pendidikan, infrastruktur, dan pemberdayaan desa,” ujarnya dikutip dari Pemkab Cilacap.

Hasil efisiensi dialokasikan kembali untuk berbagai pos strategis yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Salah satu langkah utama adalah pengembalian kegiatan infrastruktur DAK sebesar Rp57,15 miliar, yang mencakup perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas umum.

Selain itu, sektor pendidikan menjadi perhatian serius Pemkab Cilacap melalui BOS Pendamping senilai Rp23 miliar untuk mendukung operasional sekolah negeri, khususnya SD dan SMP. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan dan akses belajar bagi siswa.

Bupati Syamsul juga menyoroti sektor pembangunan infrastruktur publik sebesar Rp30,97 miliar yang akan digunakan untuk memperbaiki fasilitas umum dan meningkatkan kenyamanan masyarakat.

Tak kalah penting, dana untuk event pariwisata Rp11,88 miliar dialokasikan untuk mendorong pemulihan ekonomi lokal, sekaligus meningkatkan citra Cilacap sebagai destinasi wisata unggulan.

Tak kalah penting, transfer ke pemerintah desa sebesar Rp31,85 miliar memastikan pembangunan desa berjalan sesuai prioritas lokal. Langkah ini menegaskan komitmen Pemkab Cilacap dalam pemberdayaan desa serta pemerataan pembangunan hingga tingkat desa.

Ketua DPRD Cilacap, Taufik Nurhidayat, menambahkan bahwa meski ketahanan pangan menjadi skala prioritas bupati dan wakil bupati, dukungan anggaran untuk sektor ini masih perlu disinergikan dengan tiga OPD utama, yaitu pertanian, pengairan, dan PU.

Hal ini menjadi perhatian agar visi misi pemerintah dapat terwujud secara optimal. Dengan penetapan strategi efisiensi ini, Pemkab Cilacap membuktikan kemampuan manajemen anggaran yang adaptif dan transparan, sekaligus menjaga fokus pada sektor vital yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat