7.810 Kades Se-Jateng Semangat Ikuti Sekolah Antikorupsi, Gubernur Jateng Ajak Cegah Korupsi di Desa
- Dok. Pemprov Jateng
VIVA, Banyumas – Sebuah langkah besar dalam pemberantasan korupsi di tingkat desa digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diinisiasi langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
Sebanyak 7.810 Kepala Desa (Kades) dari berbagai penjuru provinsi hadir dan mengikuti kegiatan Sekolah Antikorupsi bertajuk “Ngopeni Nglakoni Desa Tanpo Korupsi”, yang berlangsung di GOR Indoor Kompleks Stadion Jatidiri, Kota Semarang pada Selasa (29/4/2025).
Semangat dan antusiasme jelas terpancar dari ribuan Kades yang hadir. Mereka menyambut baik program edukatif ini sebagai upaya konkret menciptakan pemerintahan desa yang bersih dan transparan, khususnya dalam pengelolaan dana desa.
Dalam sambutannya, Gubernur Luthfi menekankan pentingnya memanfaatkan anggaran desa secara bijak dan akuntabel.
“Tanyakan apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang aman, apa yang tidak, apa ana daginge atau balunge, takokno mumpung ada bapak-bapak,” pesan gubernur.
Gubernur Ahmad Luthfi menggarisbawahi bahwa pembangunan Jawa Tengah dimulai dari desa.
Melalui Sekolah Antikorupsi, para Kades diharapkan dapat memahami batasan-batasan hukum dan membangun koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Babinsa dan Babinkamtibmas.
“Barulah APH (aparat penegak hukum) kita dari kepolisian, BPKP, Inspektorat, akan kawal bapak-bapak (kades) agar Rp1,2 triliun di tahun 2025, sampai dengan aman,” ujarnya.
Dalam kegiatan ini pula, gubernur secara simbolis menyerahkan bantuan keuangan kepada 10 desa, sebagai bagian dari total 29 desa penerima bantuan keuangan.
Masing-masing desa menerima rata-rata Rp200 juta untuk pembangunan infrastruktur desa.
Langkah ini menjadi bagian dari program desa antikorupsi yang terus dikembangkan oleh Pemprov Jateng.
Hadir sebagai pembicara utama, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fitroh Rohcahyanto, memberikan pesan penting kepada seluruh Kades yang hadir. Ia mengingatkan bahwa persoalan korupsi bukan hanya soal aturan, tapi juga kesadaran.
“Saya juga dalam konsep Gatotkaca Mesra, saya berpesan sebagai pimpinan desa betul-betul melayani warganya dengan penuh empati, penuh simpati, ramah dan antusias. Harapannya, acara ini mampu membangkitkan kesadaran bersama untuk antikorupsi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa korupsi di tingkat desa bukan hal yang asing, bahkan beberapa Kades di Jateng pernah terjerat kasus.
