Seleksi PPPK Rembang Bocor, OPD Diduga Langgar Etika ASN

Pemerintah daerah, kata dia, akan tetap berpegang pada undang-undang sambil membuka ruang bagi masukan konstruktif dari lembaga legislatif. Polemik ini diprediksi akan terus berlanjut dan menjadi perhatian publik.

Meskipun belum ada tindakan resmi terhadap OPD yang diduga melanggar, pernyataan Bupati untuk “menunggu episode berikutnya” menjadi sinyal bahwa proses klarifikasi dan evaluasi masih akan berjalan.

Kasus ini menjadi pembelajaran penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam rekrutmen ASN, khususnya di daerah.

Pemerintah Kabupaten Rembang berharap seluruh proses dapat segera diselesaikan dengan adil dan bijak agar tidak mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem birokrasi daerah.