Menkeu Purbaya Beberkan Pendalaman Dugaan Permainan Cukai Rokok, Potensi Tambahan Penerimaan Diungkap

Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa
Sumber :
  • Biro Pers Sekretariat Presiden

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tengah mendalami dugaan permainan dan pemalsuan cukai rokok. Hasil analisis ini akan menentukan arah kebijakan fiskal serta potensi tambahan penerimaan negara.

Heboh! DPR Diduga Minta 900 Miliar ke Menkeu Purbaya Yudhi Skandal Praktik Gelap Fit and Proper Test BI!

VIVA, Banyumas – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pemerintah saat ini masih menelaah persoalan cukai rokok, termasuk adanya dugaan permainan maupun pemalsuan yang terjadi di lapangan.

Purbaya menyebut, proses pendalaman masih berlangsung sehingga belum ada kesimpulan final terkait dugaan tersebut.

Gubernur Aceh Protes ke Menkeu Purbaya soal Pemotongan Anggaran Daerah hingga 25 Persen

"Nanti saya lihat lagi, saya belum menganalisis dengan dalam seperti apa sih cukai rokok itu. Katanya ada yang main-main, dimana main-mainnya?" kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip dari VIVA.co.id pada Selasa, 16 September 2025.

Lebih lanjut, Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mendalami potensi tambahan penerimaan negara apabila praktik cukai rokok ilegal berhasil diberantas.

Menkeu Purbaya Yudhi Siap Pangkas Dana MBG, Luhut Sebut Serapan Sudah Baik dan Dorong Ekonomi Rakyat

"Kalau misalnya saya beresin, saya bisa hilangkan cukai-cukai palsu berapa pendapatannya. Dari situ nanti saya bergerak," tutur dia.

Menurut Purbaya, hasil analisis mendalam terkait dugaan permainan dan pemalsuan cukai rokok akan menjadi dasar bagi arah kebijakan pemerintah di masa depan.

"Tergantung hasil studi dan analisis yang saya dapatkan dari lapangan," pungkas Purbaya.

Sebagai informasi, Komisi XI DPR RI sebelumnya menggelar rapat bersama Kementerian Keuangan pada 10 September 2025.

Dalam rapat tersebut, salah satu pembahasan utama adalah upaya intensifikasi penerimaan negara dari cukai hasil tembakau (CHT) dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Selain itu, Anggota Komisi XI DPR, Harris Turino, turut menyoroti kebijakan kenaikan cukai rokok serta isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan PT Gudang Garam terhadap sejumlah karyawannya.