Unjuk Rasa Panas! Mahasiswa Tantang DPRD Banyumas Soal Tunjangan dan Data Kemiskinan

Mahasiswa Banyumas menolak tunjangan DPRD dengan membawa data kemiskinan dan RTLH. Perbedaan data antara BPS dan Bappeda memicu debat sengit di lapangan

Viva, Banyumas - Aksi unjuk rasa mahasiswa menentang tunjangan anggota DPRD Banyumas pada Selasa (23/9/2025) berlangsung panas. Tidak hanya diwarnai orasi, mahasiswa juga membawa data resmi sebagai landasan kritik terhadap kebijakan tunjangan dewan yang dinilai berlebihan.

Koordinator aksi, Khairil, menyebutkan bahwa tunjangan yang diterima anggota DPRD tidak pantas jika dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Banyumas. Ia menegaskan, perjuangan mahasiswa bukan semata menolak kebijakan, tetapi juga menuntut adanya keberpihakan kepada rakyat kecil.

Mahasiswa menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperkuat argumen. Berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan di Banyumas mencapai 11,95 persen atau setara dengan 279.207 jiwa. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

“Bagaimana mungkin dewan menerima tunjangan puluhan juta rupiah sementara ratusan ribu rakyat masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari?” ujar Khairil audiensi di Ruang Rapat DPRD Banyumas pada 23 September 2025.

Ketegangan saat audiensi antara mahasiswa dan DPRD Banyumas di Ruang Rapat DPRD Banyumas semakin meningkat saat mahasiswa menyinggung jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Menurut data yang mereka miliki, jumlah RTLH di Banyumas mencapai 70 ribu unit.

Namun, Ketua DPRD Banyumas, Subagyo, membantah angka tersebut saat audiensi. Menurut Subagyo, data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menunjukkan jumlah RTLH hanya sekitar 55 ribu unit.

Perbedaan angka yang mencapai 15 ribu unit ini menimbulkan perdebatan mengenai akurasi dan sinkronisasi data antar lembaga. Perbedaan data tersebut menjadi bukti bahwa transparansi dan sinkronisasi antarinstansi sangat penting.

Tanpa data yang akurat, kebijakan publik berisiko tidak tepat sasaran. Mahasiswa menekankan bahwa DPRD seharusnya menggunakan data resmi dan konsisten agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat.

Aksi mahasiswa ini disambut dengan perhatian publik karena menyuarakan isu fundamental: kesenjangan antara hak rakyat dan hak pejabat. Tuntutan mereka bukan hanya soal nominal tunjangan, tetapi juga mengenai moralitas pemimpin dalam mengutamakan kepentingan masyarakat.