Unjuk Rasa Panas! Mahasiswa Tantang DPRD Banyumas Soal Tunjangan dan Data Kemiskinan

Perbedaan angka yang mencapai 15 ribu unit ini menimbulkan perdebatan mengenai akurasi dan sinkronisasi data antar lembaga. Perbedaan data tersebut menjadi bukti bahwa transparansi dan sinkronisasi antarinstansi sangat penting.

Tanpa data yang akurat, kebijakan publik berisiko tidak tepat sasaran. Mahasiswa menekankan bahwa DPRD seharusnya menggunakan data resmi dan konsisten agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat.

Aksi mahasiswa ini disambut dengan perhatian publik karena menyuarakan isu fundamental: kesenjangan antara hak rakyat dan hak pejabat. Tuntutan mereka bukan hanya soal nominal tunjangan, tetapi juga mengenai moralitas pemimpin dalam mengutamakan kepentingan masyarakat.