6 Kebijakan Kontroversial yang Memicu Demo Besar-Besaran di Nepal hingga Jatuhnya Pemerintahan KP Sharma Oli
- Freepik
4. Regulasi Digital yang Represif
Selain pemblokiran, pemerintah memberlakukan aturan baru yang mewajibkan platform digital untuk mendaftar dan menunjuk perwakilan resmi di Nepal. Kebijakan ini dipandang sebagai bentuk pengawasan berlebihan terhadap aktivitas online masyarakat, menambah kesan bahwa pemerintah ingin mengontrol ruang publik digital.
5. Represi Aparat terhadap Demonstran
Alih-alih meredam ketegangan, aparat keamanan menggunakan kekerasan dalam menangani aksi protes. Gas air mata, peluru karet, hingga tembakan senjata api menewaskan sedikitnya 19 orang. Tindakan represif ini semakin memicu kemarahan publik dan memperbesar skala demonstrasi.
6. Hilangnya Kepercayaan terhadap Kepemimpinan
Gabungan dari semua faktor di atas membuat rakyat kehilangan kepercayaan terhadap Perdana Menteri KP Sharma Oli. Ia dianggap gagal membawa perubahan dan justru semakin memperdalam krisis kepercayaan politik. Akhirnya, di tengah gelombang protes yang meluas, Oli mengundurkan diri.
Demonstrasi di Nepal menunjukkan bahwa generasi muda semakin berani menyuarakan haknya, terutama terkait kebebasan berekspresi, keadilan ekonomi, dan transparansi politik. Enam hal di atas menjadi bukti bahwa ketika pemerintah gagal mendengar suara rakyat, protes besar-besaran tidak dapat dihindari.
